Gubernur Cermati Arahan BPK Jadi Atensi Daerah

0
5

REHAT- Gubernur H Sahbirin Noor didampingi Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris bersama Gubernur Kalimantan Utara Irianto, memanfaatkan waktu rehat acara formal, sambil berdiskusi dengan minum kopi di sebuah warung penduduk, Kamis (12/10/2017).

 

Pontianak – Lima Gubernur di Kalimantan diundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk diminta saran dan pendapat terkait penyempurnaan laporan
tindak lanjut hasil pemeriksaan dari lembaga auditor eksternal pemerintah itu.
Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/10/2017), juga dihadiri Gubernur H Sahbirin Noor dan Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris bersama pejabat penting pemerintah provinsi masing -masing.
Gubernur H Sahbirin Noor terlihat menyimak serius dan mencatat atensi penting yang disampaikan narasumber dari pejabat BPK RI, untuk dijadikan atensi strategis bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pria akrab disapa Paman Birin ini juga terlihat aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta saran bagi peningkatan kualitas penyempurnaan laporan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
Kegiatan yang dikemas dalam Focus Group Discussion, mengambil Tema “Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Permasalahannya se-Kalimantan” berlangsung seru dan diwarnai saran kritis membangun.
Menurut H Sahbirin Noor pertemuan sharing informasi pengetahuan terkait tata kelola keuangan negara dan penyikapan atas hasil audit BPK RI ini bernilai penting bagi pemerintah daerah. Ini karena penjelasan yang diberikan meningkatkan pengayaan terhadap ilmu pengetahuan tentang tata kelola keuangan negara atau daerah.
“Saran-saran atau pemikiran dari narasumber BPK RI, termasuk pemikiran dari para gubernur lain selaku peserta diskusi berkorelasi positif bagi peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Kalsel,” ucap Paman Birin di sela kegiatan.
Hasil dari diskusi ini, lanjutnya, menjadi catatan penting untuk dijadikan rekomendasi bagi perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah, berikut sebagai dasar pedoman bagi kerapian administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu Anggota VI BPK RI, Dr Harry Azhar Azis, M.A dalam materi diskusi
memaparkan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2014 , mengamanatkan kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh entitas. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring. Ini bertujuan agar audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan pengelolaan keuangan agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik.
Harry Azhar mengajak kepada Pemerintah Daerah se-Kalimantan untuk sama-sama melakukan kemajuan agar wilayah timur nantinya bisa menjadi contoh bagi wilayah Barat.
Dia juga menyarankan pemerintah daerah penting membuat aturan mengenai surat perintah perjalanan dinas (SPPD), agar ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat tidak ada lagi kasus-kasus seperti berkas yang hilang, boarding pass yang hilang atau tidak lengkap. (Humpro)