Badan PSDM Kalsel Gelar Diklat Geographic

0
1

DIKLAT GEOGRAPHIC- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel menggelar pendidikan dan pelatihan geographic, Senin (13/11/2017).

Banjarbaru – Sebanyak 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis yang bertempat di Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Prov Kalsel, Senin (13/11).
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan Setda Prov Kalsel H Siswansyah menyampaikan bahwa tenaga ahli di bidang Sistem Informasi Geospasial di daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Efektivitas penerapan sistem informasi geospasial sangat tergantung dari ketersediaan SDM yang mampu menggunakan teknologi tersebut.
Aapalagi, sambungnya seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat sistem informasi berkembang semakin pesat. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan memperbaiki, memperbaharui, mengelola dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.
Secara khusus Gubernur mengharapkan, diklat ini mampu memacu percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan serta menerapkan sistem informasi geospasial yang tepat dan akurat sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijaskan pembangunan.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara H Heldy S. Sos. M Hmengatakan tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Kalsel sebagai pengelola Sistem Informasi Geografis yang memahami konsep dasar, menyediakan, menggunakan, mengendalikan, kualitas, mengolah dan mendistribusikan data satelit pengeinderaan jauh resolusi tinggi.
Selain itu disampaikanya, untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola Simpul Jaringan dan Unit Kliring Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya yakni evaluasi rencana aksi daerah dalam penanganan konflik sosial di Kalsel. Beberapa hal dibahas dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2017 sesuai pada periode pelaporam kegiatan bulan Mei sampai September 2017 yakni kendala dalam pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial dan terdapatnya beberapa instansi penanggung jawab yang tidak melaporkan aksinya.
Diketahui bahwa tahun 2017 ini Provinsi Kalsel pada penilaian laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial berada pada urutan ke 12 nasional dari 34 Provinsi di Indonesia, naik satu peringkat dari tahun 2016 lalu yakni urutan ke 13. Namun dibandingkan dengan Tahun 2015 Provinsi Kalsel sempat berada di urutan ke 4 nasional. Merosotnya peringkat ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel, Drs. Taufik Sugiono, disebabkan ketika pelaporan rencana aksi pencegahaan konflik oleh instansi penanggung jawab terdapat beberapa kelengkapan yang tidak wajar dan noyulen yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat sehingga penilaian terhadap Provinsi Kalsel menjadi sangat menurun.
“beberapa hal yang diperlu diperhatikan dalam pelaporan rencana aksi penanganan konflik oleh instansi penanggung jawab adalah keakuratan data, dokumentasi dan hal-hal teknis terkait dengan berkas pelaporan, pemberkasan dan laporan yang cepat dan akurat dari instansi penanggung jawab dan Kabupaten/ Kota sangat dibutuhkan untuk penilaian” jelas Taufik dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2017 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Senin (13/11).
Rapat evaluasi yang di hadiri oleh anggota Forkopimda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota se Kalsel ini, mengedepankan sharing rencana aksi yang telah dan belum dilaksanakan untuk tiap instansi penanggung jawab. Seperti halnya yang diungkapkan oleh perwakilan dari Polda Kalsel bahwa saat ini konflik sosial banyak terjadi di Kabupaten Tanah laut sebanyak 27 konflik dan Balangan 14 konflik sosial. Sementara perawakilan BNN Kalsel mengungkapkan Kalsel telah berhasil mencegah konflik sosial yang diakibatkan oleh obat-obatan terlarang yang selama ini diedarkan di Kalsel dari Medan, Jawa Timur , Aceh dan Kepulauan Riau.
Sementara itu Staf ahli bidang pemeirntahan, hukum dan politik, Drs. H. Gusti Burhanuddin,M.Si yang membuka rapat evaluasi rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota periode pelaporan target B08 Tahun 2017, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dalam sambutannya mengungkapkan melalui rapat evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung pada upaya untuk memastikan kondisi provinsi kalimantan selatan yang aman, tertib dan minim konflik sosial, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak keamanan atau badan kesbangpol saja, akan tetapi harus didukung semua pihak yang berkepentingan.
Selain dilaksanakan rapat evaluasi, dilakukan juga penyusunan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial Provinsi Kalsel Tahun 2018 yang diharapkan dapat lebih awal memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaporan rencana aksi pencegahan konflik pada tahun mendatang. Kembali diingatkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dalam sambutannya untuk kedepan penanganan konflik sosial, perlu juga untuk meningkatkan keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, pranata adat dan pranata sosial lainnya, sehingga secara dini setiap potensi konflik dapat terdeteksi dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, mengingat keamanan dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat utama, bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (humpro)