Kalsel Kirim SDM Kehutanan ke Finlandia

0
2

Banjarbaru – Sebagai salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai objek utama, Finlandia menjadi rujukan dunia internasional untuk lebih mendalami manajemen pengelolaan hutan bagi kelestarian lingkungan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan kerja sama bilateral dengan Pemerintah Finlandia yang tertuang dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa bulan lalu.
Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Kalsel melalui Dinas Kehutanan sebagai salah satu peserta yang diajak langsung oleh pemerintah untuk mempelajari tata kelola kehutanan di sana, berencana akan mengirimkan delegasi untuk sekolah di sana.
“Kerja sama pemerintah tersebut salah satunya adalah dengan mengirimkan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan formal di Finlandia,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Dr Hanif Faisol Nurafiq, saat menggelar konfrensi pers di Aula Rimbawan Kantor Dishut Kalsel, Selasa (21/11/2017).
Didampingi Sekretaris Dishut, Dr Rahmaddin, Kepala Bappeda Ir H Nurul Fajar Desira, CES, Kabid PPH Dishut Prov.Kalsel, Ir H Gusti Rahmat,MM, Dosen Fakultas Kehutanan ULM, Dr. Ahmad Jauhari,S.Hut,MS, dan Peneliti Kementerian LHK, Dr Retno Maryani, M.Sc, kadishut mengemukakan pihaknya akan mengirimkan SDM aparatur untuk sekolah di Finlandia.
“Pendidikan di sana sangat komprehensif. Kami berencana akan mengirimkan delegasi untuk belajar ke sana baik S1, S2 dan S3 maupun kursus singkat. Kita berharap juga mendapat anggaran dari Kementerian LHK,” ucapnya.
Menurut Kadishut, jika dibandingkan Finlandia yang memiliki empat musim, maka Kalimantan Selatan cuma mengenal dua musim, tentu sangat potensial mengembangkan pengelolaan hutan.
Di Finlandia hasil hutan baru bisa dinikmati setelah 70-90 tahun tanam, maka di Kalsel bisa 10 sampai 20 tahun saja, sehingga masa panen pun lebih singkat. Ada yang perlu di contoh sistem yang telah diterapkan Finlandia, yaitu terdapat integrasi dan sinergi antara 4 pilar dalam pengelolaan hutan, yakni pemerintah, akademisi/riset, Industri dan masyarakat.
Sementara itu, Peneliti Kementerian LHK, Dr Retno Maryani, MSc, mengungkapkan Kalsel merupakan provinsi satu-satunya yang masuk dalam Program Join Working Group antara Indonesia dan Finlandia. Fokus pada perencanaan pengelolaan hutan yang kuat, limbah seminimal mungkin dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya”
“Join working group ini merupakan forum komunikasi meliputi beberapa stakeholder yang intinya saling membina dan mentransfer pengetahuan dan komunikasi yang bisa berjalan secara terencana dan hasilnya menghasilkan sustainable forest management di Kalimantan Selatan” jelas Retno
Dalam konferensi pers tersebut turut hadir juga perwakilan dari Finlandia yang merupakan dosen dari HAMK University dan pelaku usaha kehutanan, Eija Laitinen. Pakar kehutanan Filandia ini mendukung semangat Provinsi Kalsel untuk menyerap dan mempelajari ilmu pengetahunan dan teknologi dalam pengelolaan hutan di Negara Finlandia. (humpro)