APIP Diminta Cegah Korupsi Daerah

0
2

JAKARTA– Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabiltas, Pemprov Kalsel menandatangani kesepakatan dengan Kejati dan Polda. Penandatanganan bidang pengawasan ini berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Senin (7/5) sore, dalam acara kesepakatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dihelat Kementerian Dalam Negeri. Kalsel diwakili Wagubnya, H Rudy Resnawan. Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menaruh harapan besar APIP lebih bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan korupsi. Meski demikian, APIP agar terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau sudah sinergi antara APIP-APH, adanya pengaduan masyarakat sekecil apa pun segera direspon. Telaah dulu, kalau ada bukti bisa diproses segera,” katanya. Sementara dalam acara Ijtima’ Komisi Fatwa ke-6 MUI se Indonesia 2018, di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, secara tegas mengatakan, terus melakukan langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut gubernur, ada tiga pilar utama yang menjadi kekuatan pembangunan daerah. Pertama, pemerintah itu sendiri dituntut bekerja professional dengan mengkedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan jauh dari praktik korupsi. Kedua, peran swasta atau pengusaha. Sektor swasta atau dunia usaha sangat penting. Karena pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara mikro maupun makro, juga tergantung dari pertumbuhan investasi. Peran ketiga, doanya para alim ulama.Tanpa doa para alim ulama, sebaik apa pun perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pelaksanaan nantinya, tidak akan berjalan optimal. “Tiga kekuatan besar ini harus berjalan sinergis, saling mengisi dan saling bergotongroyong,” katanya. (fah/bdm/hum)